Tekanan harga minyak dunia menjadi salah satu ujian bagi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Pemerintah menyatakan siap menyesuaikan pengeluaran agar defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto. Pernyataan itu muncul ketika konflik di Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi dan mendorong harga minyak naik.

Asumsi minyak dalam APBN menjadi perhatian

Anggaran 2026 disusun dengan asumsi harga minyak mentah sekitar 70 dolar AS per barel. Ketika harga pasar bergerak jauh di atas asumsi tersebut, beban fiskal dapat bertambah melalui berbagai saluran, termasuk biaya energi, kompensasi, dan kebutuhan belanja pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa jika harga minyak mencapai kisaran 90 hingga 92 dolar AS per barel, defisit dapat melebar mendekati 3,6 persen PDB apabila tidak ada penyesuaian pengeluaran.

Angka itu merupakan skenario risiko, bukan kepastian bahwa defisit akan mencapai tingkat tersebut. Hasil akhirnya bergantung pada berapa lama harga minyak bertahan tinggi, nilai tukar rupiah, penerimaan negara, serta keputusan pemerintah dalam mengatur belanja. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan rencana kontingensi dan akan mengutamakan pengurangan pengeluaran yang dinilai paling kecil dampaknya terhadap perekonomian.

Ketergantungan impor membuat Indonesia sensitif

Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah dan LPG dari kawasan Timur Tengah. Porsi impor minyak mentah dari kawasan itu diperkirakan sekitar seperempat dari total impor, sedangkan untuk LPG mencapai sekitar 30 persen. Ketergantungan tersebut membuat perkembangan keamanan jalur pelayaran dan fasilitas energi di kawasan menjadi faktor penting bagi perhitungan ekonomi nasional.

Ketika pasokan terganggu atau risiko pengiriman meningkat, harga energi dapat bergerak lebih cepat daripada penyesuaian anggaran. Dampaknya tidak berhenti pada sektor energi. Biaya logistik, transportasi, bahan baku industri, dan distribusi pangan juga dapat terpengaruh. Perusahaan mungkin menghadapi biaya produksi lebih tinggi, sementara rumah tangga dapat merasakan tekanan melalui harga barang dan jasa.

Belanja negara menghadapi pilihan yang tidak mudah

Salah satu opsi yang disebut pemerintah adalah penyesuaian belanja program makan bergizi gratis. Purbaya menyampaikan bahwa pengurangan skala pengeluaran program tersebut berpotensi menghemat sekitar Rp100 triliun apabila kondisi mengharuskan. Program yang dirancang menjangkau hingga 83 juta penerima itu memiliki nilai strategis bagi pemerintah, tetapi juga membutuhkan pembiayaan besar.

Keputusan mengubah belanja sosial tidak sederhana. Pemerintah perlu menimbang manfaat langsung bagi penerima, kualitas pelaksanaan, kemampuan anggaran, dan dampak terhadap program lain. Penghematan yang dilakukan tanpa perencanaan dapat mengganggu layanan, sedangkan mempertahankan seluruh pengeluaran tanpa memperhitungkan risiko pendapatan dapat mempersempit ruang fiskal.

Menjaga defisit sekaligus mempertahankan pertumbuhan

Pemerintah tetap menyatakan optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan disiplin fiskal. Belanja pemerintah dapat mendukung konsumsi dan kegiatan usaha, tetapi pembiayaan yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kebutuhan utang dan biaya bunga.

Pasar juga memperhatikan konsistensi kebijakan. Perubahan prospek peringkat kredit oleh lembaga pemeringkat dan tekanan pada rupiah dapat memengaruhi persepsi investor. Karena itu, penjelasan yang terbuka mengenai asumsi anggaran, skenario harga minyak, dan prioritas belanja menjadi penting agar pelaku pasar dapat menilai risiko berdasarkan informasi yang jelas.

Indikator yang perlu dipantau

Beberapa indikator dapat memberi gambaran tentang seberapa berat tekanan terhadap APBN: harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, volume impor energi, penerimaan pajak, subsidi dan kompensasi, serta realisasi belanja kementerian. Pergerakan satu indikator saja tidak cukup untuk menyimpulkan kondisi fiskal, karena dampaknya saling berkaitan.

Pengelolaan anggaran yang hati-hati akan membutuhkan respons bertahap dan terukur. Jika harga energi kembali turun, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan program prioritas. Namun, jika tekanan bertahan, penyesuaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelompok rentan dan kebutuhan investasi jangka panjang. Ujian APBN 2026 pada akhirnya bukan hanya soal menahan defisit, melainkan memastikan keuangan negara tetap mampu melindungi masyarakat dan menopang pertumbuhan.